PEKANBARU – Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, semakin menguat. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan keputusan terkait gelar kehormatan itu akan ditentukan pada Mei 2025. Menyikapi hal tersebut, dukungan pun terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari Hasta Mahardika Soehartonesia Indonesia (HMSI) di Provinsi Riau.
Organisasi yang aktif menyuarakan pengakuan terhadap jasa-jasa Soeharto ini menyampaikan sikap resmi mendukung penuh penganugerahan gelar tersebut. Bendahara HMSI Riau, Eko Wibowo, S.Pd.I., M.Pd., menyatakan bahwa gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk penghargaan negara atas kontribusi besar Soeharto terhadap pembangunan Indonesia.
“Kami menyadari bahwa ada pro dan kontra di masyarakat. Namun, sebagai anak transmigran yang merasakan langsung dampak kebijakan beliau di Riau, saya tidak bisa menutup mata atas besarnya jasa Pak Harto,” ujar Eko, yang akrab disapa Ekowi, Jumat (2/5/2025).
HMSI, yang terdaftar secara resmi di Kesbangpol Riau sejak 2019, selama ini konsisten memperjuangkan pengakuan negara atas peran strategis Soeharto melalui berbagai program nasional berskala besar.
Berikut lima kontribusi monumental Soeharto yang menjadi dasar perjuangan HMSI:
1. Pembebasan Irian Barat: Soeharto memimpin Operasi Trikora tahun 1962 yang sukses merebut Irian Barat dari Belanda, memperkokoh kedaulatan Indonesia di wilayah timur.
2. Swasembada Pangan dan Ekspor Beras: Melalui program trilogi pembangunan—stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan—Indonesia di bawah Soeharto mampu mencapai swasembada beras dan menjadi eksportir pangan.
3. Peluncuran Satelit Palapa: Pada 1976, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit komunikasi sendiri, Palapa, yang memperkuat sistem informasi dan komunikasi nasional.
4. Revolusi Pendidikan Lewat SD INPRES: Program wajib belajar dan pendirian SD INPRES sejak 1973 meningkatkan angka melek huruf. UNESCO mengakui pencapaian ini dengan memberikan penghargaan Avicienna pada 1993.
5. Keberhasilan Program Keluarga Berencana: Kampanye “Dua Anak Cukup” terbukti efektif mengendalikan pertumbuhan penduduk, mendorong keseimbangan demografi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami ingin agar jasa-jasa beliau tidak hanya dikenang, tetapi juga diakui secara resmi oleh negara. Gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk penghargaan tertinggi atas pengabdian beliau dalam memperkuat pondasi bangsa,” tegas Ekowi.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa proses pembahasan pemberian gelar tersebut masih berlangsung. Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (30/4/2025), Gus Ipul menyebut keputusan final akan diambil bulan Mei ini.
“Kita lagi bahas di tim. Kemungkinan bulan depan diputuskan. Secara normatif, semua syarat sudah terpenuhi,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, kendala sebelumnya terkait Tap MPR No. 11 Tahun 1998 tentang pemberantasan KKN yang mencantumkan nama Soeharto, kini tidak lagi menjadi penghalang karena Tap tersebut sudah dicabut.
“Usulan ini sebenarnya sudah diajukan sejak 2010 dan 2015. Sekarang, tidak ada lagi hambatan hukum atau administratif,” tambahnya.
Gus Ipul juga menyatakan Kemensos akan terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk yang menyampaikan keberatan. Ia mengajak semua pihak untuk mengingat kebaikan tokoh-tokoh bangsa, sebagaimana Presiden Soekarno yang telah lebih dulu dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional.
“Kita perlu menimbang seluruh sisi kebaikan dari para tokoh. Bung Karno sudah jadi pahlawan nasional, dan masyarakat bisa mengusulkan tokoh lain lewat jalur resmi dari kabupaten/kota hingga ke Kemensos,” pungkasnya.
Dengan dukungan yang terus mengalir dan terpenuhinya seluruh persyaratan, publik kini menanti keputusan final pemerintah terkait status Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. (rilis)
