PEKANBARU — Eko Wibowo, Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, menyambut baik berdirinya Gerakan Nasional Aliansi Merah Putih (AMP) yang memperjuangkan nasib ASN PPPK Penuh Waktu dan PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.
Eko diberi tugas langsung oleh Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah untuk membentuk kepengurusan Aliansi Merah Putih Provinsi Riau. Eko melihat forum nasional ini sebagai platform penting untuk memperkuat perjuangan para ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai profesi di Riau.
“Saya mendapatkan amanah agar membentuk kepengurusan Aliansi Merah Putih Riau langsung oleh Ketua Umum Fadlun Abdillah,” sebut Eko. Ia menyambut baik untuk memperluas perjuangan teman-teman ASN PPPK dari berbagai profesi di provinsi Riau.
Menurut Eko, perjuangan AMP menjadi penting karena melibatkan PPPK dari berbagai bidang, mulai dari guru, tenaga kependidikan (tendik), tenaga teknis hingga tenaga kesehatan (nakes).
“Saya sangat menyambut baik dengan adanya forum tingkat nasional yang memperjuangkan nasib ASN PPPK umumnya Indonesia, khususnya Riau. Sudah saatnya ASN sejahtera menjadi pegawai pusat. Karena pegawai daerah minim sejahtera, sebab keterbatasan APBD,” ujarnya.
“Kawan-kawan berbagai Profesi Baik Guru/Tendik/Teknis dan Nakes kami Sudah Buat Grup Silaturahmi dalam waktu dekat akan segera membentuk Kepengurusan AMP Provinsi Riau. Kami patuh dan taat satu kamando AMP Pusat. Ini sebuah forum nasional perjuangan yang langsung berkomunikasi Bapak Prof Dr Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI,” ujar Tokoh Muda Pendidikan Riau tersebut.
Eko menegaskan, AMP Riau nantinya akan mengikuti garis perjuangan organisasi di tingkat pusat. Ia berharap keberadaan kepengurusan di daerah dapat memperkuat aspirasi PPPK Riau agar mendapat perhatian dalam proses penyelesaian persoalan status, karier, hingga pembiayaan ASN PPPK.
Sebelumnya, Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah mengungkapkan bahwa data PPPK dan PPPK paruh waktu yang dihimpun dari 10 forum yang tergabung dalam AMP telah diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI.
Data tersebut telah diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui proses sinkronisasi dan verifikasi bersama kementerian/lembaga terkait.
“Alhamdulillah hari ini kami sudah menyerahkan berkas (data, red) seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu kepada pemerintah dan DPR RI. Insyaallah pemerintah akan menyelesaikan secepat mungkin terkait permasalahan teman-teman di seluruh Indonesia,” kata Fadlun, Senin (7/9/2026).
AMP membawa empat tuntutan utama. Pertama, mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk seluruh jabatan, baik teknis, nakes maupun guru pada 2026.
Kedua, mengangkat seluruh PPPK tanpa memandang usia menjadi PNS pada 2027. Ketiga, merealisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026. Keempat, mengalihkan sumber gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN.
Sementara itu, Sufmi Dasco mengatakan data yang diserahkan telah diterima DPR RI dan pemerintah. Selanjutnya, data tersebut akan disinkronisasi dan diverifikasi bersama kementerian/lembaga terkait agar berbagai persoalan PPPK dapat segera dicarikan jalan keluar.
Fadlun menilai komitmen tersebut menjadi pegangan bagi AMP yang merupakan gabungan berbagai forum PPPK dan PPPK paruh waktu. Ia optimistis tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti pemerintah, termasuk berkaca pada perjuangan dosen PPPK yang disebutnya telah mendapatkan regulasi pengangkatan menjadi PNS.
Tuntutan kami :
1.Pengangkatan ASN PPPK PARUH WAKTU JADI PENUH WAKTU JADI PEGAWAI PUSAT
2.Pengangkatan ASN PPPK PENUH WAKTU TIDAK DIBATASI USIA LANGSUNG DIANGKAT PNS Tanpa Test Cukup Seleksi Administrasi berkas Jadi Pegawai Pusat.
3.PNS 2027 terhitung dari pengabdian Sejak Honorer.
4. Karier PNS dan PPPK PARAUH WAKTU disamakan tidak diskriminasi dalam ASN. (rls)
