Dalam pertemuan bersama MenPAN-RB pada 1 Juli 2025, Forum ASN PPPK Riau menerima penjelasan bahwa kebijakan relokasi guru PPPK kini menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi pihak yang mengeluarkan izin relokasi seperti sebelumnya. Kini, keputusan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah, yaitu Gubernur, bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Praktik ini pernah berhasil diterapkan di Provinsi Riau pada relokasi tahun 2022 dan dianggap sebagai contoh sukses.

Badan Kepegawaian Negara yang ditemui pada 2 Juli 2025, menegaskan bahwa proses relokasi untuk angkatan 2021 dan 2022 masih memungkinkan dilakukan, selama terdapat surat resmi dari MenPAN-RB. Namun, untuk angkatan 2023, relokasi dinilai lebih fleksibel dan hanya memerlukan persetujuan dari Gubernur. Dalam mendukung distribusi guru yang merata, MenPAN-RB telah meluncurkan aplikasi Ruang Talenta Guru (RTG) yang memungkinkan daerah memetakan kebutuhan dan sebaran guru secara mandiri. Aplikasi ini menjadi instrumen utama yang dikelola oleh Dinas Pendidikan untuk menentukan relokasi secara adil dan sesuai kebutuhan.

Pertemuan dengan Kemendikbudristek yang digelar pada hari yang sama semakin mempertegas bahwa kunci relokasi guru PPPK berada di komitmen kepala daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan pemetaan ulang berdasarkan realita kebutuhan sekolah di lapangan. Namun, proses relokasi harus menghindari ketimpangan, seperti kekurangan guru di sekolah asal atau penumpukan guru di sekolah tujuan. Relokasi juga dituntut berbasis alasan rasional dan profesional, bukan hanya demi kenyamanan pribadi.

Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberi otonomi penuh kepada daerah dalam urusan penempatan guru PPPK formasi 2023. Ini merupakan perubahan besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pusat masih berperan dominan dalam menentukan lokasi tugas.

Forum juga kembali menemui pihak MenPAN-RB pada 3 Juli 2025 untuk menyampaikan bahwa beberapa daerah telah berhasil melaksanakan relokasi tanpa menunggu petunjuk pusat, selama tetap merujuk pada regulasi teknis (Pertek) yang berlaku. Forum mendorong agar proses relokasi dilakukan bersamaan dengan perpanjangan kontrak PPPK, demi efisiensi dan untuk menghindari masalah administrasi baru. Pemerintah daerah juga diminta mengawal proses ini secara serius agar tidak menimbulkan konflik di lapangan.

Ketua Forum ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, S.Pd.I., M.Pd., menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Riau segera merespons hasil konsultasi ini dengan aksi konkret.

“Gubernur Riau kami harapkan bisa menjadi pelopor seperti pada tahun 2022. Saat ini semua wewenang ada di tangan pemerintah daerah. Ini kesempatan besar untuk menyelesaikan masalah penempatan guru tanpa harus menunggu keputusan pusat,” ujar Ekowi.

Forum juga mendesak Pemprov Riau segera menyusun mekanisme relokasi baru berdasarkan pemetaan kebutuhan sekolah yang faktual. Dengan demikian, para guru PPPK dapat bekerja secara optimal di lokasi yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pendidikan daerah masing-masing. (rilis)

Artikel Forum ASN PPPK Riau Temui 3 Kementerian: Relokasi Guru Kini Wewenang Daerah, Gubernur Jadi Kunci pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo—akrab disapa Ekowi—mengapresiasi langkah progresif tersebut. Ia menilai kebijakan ini sebagai bentuk keadilan dan perhatian nyata terhadap nasib ribuan honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi, namun belum mendapat status formal.

“Kami sangat berharap pemerintah segera merealisasikan pengangkatan kawan-kawan R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu. Mereka adalah aset yang sudah terbukti loyal dan berpengalaman, sangat layak mengisi kekosongan jabatan akibat pensiun massal pada 2025 dan 2026,” ujar Ekowi, yang juga menjabat Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Riau, Senin (5/5).

Menurut Ekowi, selama ini tenaga honorer kategori R2 dan R3 kerap terpinggirkan dalam skema pengangkatan ASN. Padahal, banyak di antara mereka yang telah mengabdi puluhan tahun, bahkan ada yang menjelang masa pensiun namun belum pernah menyentuh status PPPK.

“Sudah saatnya tidak ada lagi perbedaan di antara sesama ASN. Honorer R2 dan R3 adalah bagian dari garda depan pelayanan publik. Jika rekan-rekan PPPK tahap 1 sudah dilantik hingga Oktober 2025, maka menjadi kebahagiaan besar jika kami pun bisa menyusul,” imbuh Ekowi, yang juga menjabat Ketua Tenaga Kependidikan SNWI Provinsi Riau.

Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, dalam pernyataannya menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi optimalisasi formasi ASN. Pemerintah berupaya memanfaatkan tenaga yang sudah ada dan berpengalaman untuk mengisi kebutuhan di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi.

“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kejelasan status dan masa depan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, tanpa harus melalui seleksi ulang yang memakan waktu dan biaya,” tegas Zudan.

Dengan kebijakan ini, harapan baru pun tumbuh di kalangan honorer R2 dan R3 di seluruh Indonesia. Mereka berharap realisasi pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu benar-benar bisa terwujud dalam waktu dekat, sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi dan pemerataan tenaga kerja di lingkungan instansi pemerintah.

Jika terealisasi, kebijakan ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pengabdian honorer Indonesia—sekaligus bukti nyata bahwa negara hadir untuk memberi kepastian bagi mereka yang telah lama berjuang di balik layar pelayanan publik. (rilis)

Artikel Ekowi Sambut Kebijakan BKN: Angin Segar untuk Honorer R2 dan R3 Menuju PPPK Penuh Waktu pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Ekowi mendesak agar mereka tidak dirumahkan dan segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) penuh waktu demi kesejahteraan yang lebih layak.

Menurut Ekowi, kondisi ekonomi Riau yang tinggi menyebabkan harga kebutuhan pokok semakin mahal. Ini menjadi beban berat bagi guru dan tendik honorer, terlebih jika mereka hanya diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

“Kami mendesak Pemprov Riau untuk mengangkat guru dan tendik honorer R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu. Dengan gaji paruh waktu, mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup, apalagi biaya pendidikan anak yang terus meningkat seperti biaya kuliah. Pemprov Riau, sebagai daerah kaya, seharusnya mampu menganggarkan gaji penuh waktu untuk mereka,” ujar Ekowi.

Eko menegaskan bahwa para guru dan tendik honorer memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mencetak generasi emas 2045. Namun, ia menyayangkan bahwa kesejahteraan mereka belum menjadi prioritas.

“Gaji guru dan tendik di Riau bahkan lebih rendah dibandingkan gaji buruh. Ini sangat tidak adil, mengingat tugas mulia mereka dalam mendidik, mengajar, dan menyelesaikan administrasi sekolah. Pemprov harus segera bertindak untuk memberikan hak yang layak bagi mereka,” ungkapnya.

Harapan Besar kepada Pemerintah Pusat
Selain mendesak Pemprov Riau, Eko juga menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian pengangkatan guru dan tendik honorer menjadi ASN PPPK pada 2024 dan 2025.

“Kami memohon kepada pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan dan mempercepat pengangkatan guru serta tendik honorer. Ini penting demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berkeadilan,” tegas Eko, yang juga Ketua Tendik SNWI Provinsi Riau.

Keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh para guru dan tendik honorer mencerminkan kebutuhan mendesak akan perhatian lebih dari pemerintah. Mereka tidak hanya menuntut gaji yang layak, tetapi juga pengakuan atas peran besar yang mereka jalankan dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Ekowi berharap Pemprov Riau dan pemerintah pusat segera merespons aspirasi ini dengan langkah nyata, sehingga para guru dan tendik honorer dapat menjalankan tugas mulia mereka tanpa dihantui kekhawatiran akan kesejahteraan hidup. (rilis)

Artikel Pemprov Harus Prioritaskan Kesejahteraan Guru dan Tendik Honorer, Ekowi: Jangan Sampai Ada yang Dirumahkan pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

“Kami tidak ingin status R3 terus terabaikan. Guru dan tendik ini membutuhkan solusi konkret dari pemerintah. Mereka harus diberi kesempatan bekerja penuh waktu, bukan hanya paruh waktu. Bagaimana bisa pekerjaan selesai optimal jika hanya bekerja empat jam sehari? Bahkan, karyawan mal saja bekerja delapan jam per hari,” kata Ekowi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tendik SNWI Provinsi Riau, saat konferensi pers di Pekanbaru.

Ekowi mendesak Penjabat Gubernur Riau untuk memastikan seluruh guru dan tendik honorer diangkat menjadi ASN PPPK pada tahun 2025. Menurutnya, banyak tenaga honorer yang gagal dalam seleksi sebelumnya hanya karena nilai tes, meskipun mereka telah mengabdi puluhan tahun.

“Jangan ada lagi guru dan tendik yang dirumahkan atau diberhentikan hanya karena nilai tes rendah. Seleksi ASN PPPK 2025 harus mempertimbangkan usia dan pengalaman pengabdian sebagai prioritas utama,” tegas Ekowi, yang juga memimpin Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau.

Ekowi menegaskan, ia bersama ribuan honorer di Riau akan terus memperjuangkan hak-hak mereka hingga tercapai kejelasan status kerja. Menurutnya, honorer kategori R3 adalah pilar penting dalam dunia pendidikan, dan nasib mereka tidak boleh diabaikan.

“Kami tidak akan berhenti berjuang sampai semua guru dan tendik honorer, khususnya kategori R3, mendapatkan status yang jelas. Jika pendidikan ingin maju, maka nasib pendidiknya harus diprioritaskan,” ujarnya penuh semangat.

Langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menjawab keresahan ribuan tenaga honorer. Dengan pengangkatan menjadi ASN PPPK, diharapkan kualitas pendidikan di Riau semakin meningkat, sekaligus memberikan tenaga pendidik rasa aman dan motivasi untuk bekerja lebih maksimal.

“Ini bukan hanya soal status, tapi juga tentang penghargaan atas pengabdian yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun,” pungkas Ekowi.

Ekowi juga mengajak berbagai elemen masyarakat, organisasi pendidikan, hingga pemerintah pusat untuk bersinergi memperjuangkan nasib tenaga honorer. Menurutnya, perhatian terhadap tenaga pendidik akan berdampak langsung pada kemajuan pendidikan dan kecerdasan generasi muda di Bumi Melayu Lancang Kuning. (rilis)

Artikel Nasib Honorer Riau Harus Diperjelas di 2025, Ekowi: Jangan Sampai Dirumahkan pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

“UU ASN 2023 yang memisahkan ASN menjadi dua jenis, yakni PNS dan PPPK, hingga kini belum selesai. Kami meminta Ibu Menpan RB untuk mengkaji ulang aturan ini karena menciptakan polemik di tengah-tengah status PPPK,” ujar Ekowi, tokoh muda pendidikan dari Riau, Sabtu (28/12/2024).

Menurutnya, karier PNS telah jelas dan terstruktur, sementara PPPK menghadapi banyak kendala, seperti sistem kontrak, keterbatasan hak pensiun, tidak adanya mutasi, hingga perbedaan gaji meskipun memiliki jenjang pendidikan yang sama. Ia menyoroti kasus PPPK bergelar S2 yang masih menerima gaji setara lulusan S1.

“Kami meminta kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk menerbitkan Keputusan Presiden agar status ASN cukup satu jenis saja, yaitu PNS. Dengan begitu, PPPK otomatis menjadi PNS. Ini akan menghilangkan diskriminasi di antara kami di instansi pemerintah,” tambahnya.

Ekowi juga mengingatkan pentingnya belajar dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berhasil menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia.

“Jika pemerintah pusat dan daerah tidak segera mengambil tindakan, jangan salahkan kami jika aksi-aksi demonstrasi akan terus bermunculan untuk menuntut kesejahteraan kami. Kami hanya ingin keadilan, tanpa perbedaan antara PNS dan PPPK,” tegasnya.

Ia mengusulkan agar sistem PPPK dihapuskan sepenuhnya, baik yang bersifat penuh waktu maupun paruh waktu. “Harus ada kesetaraan. Apa artinya menjadi ASN kalau PPPK masih dianggap pegawai kontrak?” pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi sorotan, terutama bagi pemerintah daerah dan pusat, yang diharapkan segera merumuskan kebijakan lebih adil demi kesejahteraan ASN di seluruh Indonesia. (rilis)

Artikel Ketua ASN PPPK Riau Harap Presiden Prabowo Keluarkan Keppres Angkat PPPK dan Honorer Jadi PNS pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.