PEKANBARU – Pelantikan 238 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Riau oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menjadi sorotan publik. Mutasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Perhatian tertuju pada jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau setelah sejumlah pejabat penting ikut mengalami pergantian, mulai dari Sekretaris Dinas Pendidikan, Kasubbag Kepegawaian, hingga Kepala Bidang SMA dan SMK.
Tokoh muda pendidikan Riau, Eko Wibowo, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah mutasi tersebut. Ia menilai penyegaran di tubuh Dinas Pendidikan sangat diperlukan agar persoalan guru, khususnya ASN PPPK, dapat ditangani lebih serius.
“Dinas Pendidikan Riau wajib memahami keluhan dan kesusahan guru SMAN, SMKN, dan SLB. Selama ini masih banyak persoalan guru ASN PPPK yang belum terselesaikan, mulai dari relokasi, risiko kecelakaan saat mengajar ke sekolah, hingga diskriminasi kompetensi. Jangan pernah meremehkan orang lain,” ujar Eko, Selasa (26/5/2026) malam.
Menurutnya, banyak aspirasi dan curahan hati guru ASN PPPK yang belum mendapatkan tindak lanjut maksimal.
Bahkan, ia mengaku sempat mendapat respons kurang baik dari oknum pejabat dinas ketika menyuarakan persoalan tersebut.
“Saya hanya ingin memperjuangkan nasib guru. Jabatan itu sementara, seharusnya pejabat bekerja untuk memudahkan urusan masyarakat, bukan mempersulit,” tegasnya.
Eko juga menyoroti adanya guru ASN PPPK di kabupaten yang sudah dipercaya menjadi kepala sekolah. Hal itu, menurutnya, membuktikan bahwa ASN PPPK juga memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin lembaga pendidikan.
Ia berharap mutasi yang dilakukan Plt Gubernur Riau menjadi momentum pembenahan di lingkungan Dinas Pendidikan agar pelayanan kepada guru dan dunia pendidikan di Riau semakin baik ke depan.
“Sudah tepat bapak Plt Gubernur Riau melakukan mutasi pejabat Dinas Pendidikan Riau supaya lebih baik ke depannya,” sebut Eko. (Ary)
