PEKANBARU – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Wilayah Riau menanggapi dengan nada skeptis laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyebut Riau menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi kedua di Indonesia selama awal 2025. Dalam data yang dirilis melalui portal Satu Data Kemnaker, Riau disebut mencatat 3.530 kasus PHK hingga Februari 2025, tepat di bawah Jawa Tengah yang mencapai 10.677 orang.
Koordinator Wilayah KSBSI Riau, Juandy Hutauruk, menyatakan pihaknya belum menemukan bukti di lapangan yang menunjukkan adanya gelombang PHK sebesar itu.
“Kalau angka seperti itu terjadi di Pulau Jawa, masih masuk akal, karena sektor industri garmen di sana memang sedang lesu. Tapi untuk Riau, angka 3.530 itu harus dipastikan lagi,” tegas Juandy saat dihubungi, Senin (7/4/2025).
Menurutnya, sektor ketenagakerjaan di Riau didominasi oleh industri perkebunan kelapa sawit, kelapa, migas, serta pulp & paper—sektor-sektor yang relatif stabil dan tidak mengalami PHK massal sejauh ini.
“Sejauh pemantauan internal kami di KSBSI Riau, jumlah PHK dari Januari hingga Maret 2025 hanya sekitar 350 orang, itupun karena alasan normatif seperti pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. Bukan karena PHK massal oleh perusahaan,” jelasnya.
Juandy menilai penting bagi pemerintah pusat untuk lebih cermat dalam menyampaikan data, terlebih ketika menyangkut nasib ribuan buruh. Ia juga mendorong agar Kemnaker membuka secara transparan sektor mana saja yang diklaim menyumbang angka ribuan PHK di Riau.
“Kalau benar ada PHK sebesar itu, harus jelas dari sektor apa, perusahaan mana, dan kapan terjadi. Dalam rentang satu bulan ada kenaikan PHK di sekitar 3 ribu, maka perlu dipastikan kembali sektor apa dan di mana pemangkasan tenaga kerja terjadi,” ujarnya.
KSBSI Riau bahkan mencurigai bahwa data tersebut bisa saja merupakan akumulasi dari laporan ganda, kesalahan input, atau tidak mencerminkan kondisi ril di lapangan.
Dari data Kemnaker, inilah daftar provinsi dengan jumlah PHK terbanyak per Februari 2025:
Jawa Tengah: 10.677 orang
Riau: 3.530 orang
Jakarta: 2.650 orang
Jawa Timur: 978 orang
Banten: 411 orang
Provinsi lainnya tercatat di bawah 100 kasus
KSBSI berharap Pemprov Riau maupun pusat dapat segera memastikan data ini dan melibatkan serikat buruh dalam proses validasi. (Ary)
