RIBUAN guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer kategori R3 (Non-ASN Database BKN) di Provinsi Riau menyuarakan keresahan mereka terkait kejelasan status kerja. Ketua ASN PPPK 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, dengan tegas meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk tidak merumahkan honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.
“Kami tidak ingin status R3 terus terabaikan. Guru dan tendik ini membutuhkan solusi konkret dari pemerintah. Mereka harus diberi kesempatan bekerja penuh waktu, bukan hanya paruh waktu. Bagaimana bisa pekerjaan selesai optimal jika hanya bekerja empat jam sehari? Bahkan, karyawan mal saja bekerja delapan jam per hari,” kata Ekowi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tendik SNWI Provinsi Riau, saat konferensi pers di Pekanbaru.
Ekowi mendesak Penjabat Gubernur Riau untuk memastikan seluruh guru dan tendik honorer diangkat menjadi ASN PPPK pada tahun 2025. Menurutnya, banyak tenaga honorer yang gagal dalam seleksi sebelumnya hanya karena nilai tes, meskipun mereka telah mengabdi puluhan tahun.
“Jangan ada lagi guru dan tendik yang dirumahkan atau diberhentikan hanya karena nilai tes rendah. Seleksi ASN PPPK 2025 harus mempertimbangkan usia dan pengalaman pengabdian sebagai prioritas utama,” tegas Ekowi, yang juga memimpin Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau.
Ekowi menegaskan, ia bersama ribuan honorer di Riau akan terus memperjuangkan hak-hak mereka hingga tercapai kejelasan status kerja. Menurutnya, honorer kategori R3 adalah pilar penting dalam dunia pendidikan, dan nasib mereka tidak boleh diabaikan.
“Kami tidak akan berhenti berjuang sampai semua guru dan tendik honorer, khususnya kategori R3, mendapatkan status yang jelas. Jika pendidikan ingin maju, maka nasib pendidiknya harus diprioritaskan,” ujarnya penuh semangat.
Langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menjawab keresahan ribuan tenaga honorer. Dengan pengangkatan menjadi ASN PPPK, diharapkan kualitas pendidikan di Riau semakin meningkat, sekaligus memberikan tenaga pendidik rasa aman dan motivasi untuk bekerja lebih maksimal.
“Ini bukan hanya soal status, tapi juga tentang penghargaan atas pengabdian yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun,” pungkas Ekowi.
Ekowi juga mengajak berbagai elemen masyarakat, organisasi pendidikan, hingga pemerintah pusat untuk bersinergi memperjuangkan nasib tenaga honorer. Menurutnya, perhatian terhadap tenaga pendidik akan berdampak langsung pada kemajuan pendidikan dan kecerdasan generasi muda di Bumi Melayu Lancang Kuning. (rilis)
