ROKAN HULU – Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang telah menuntaskan proses relokasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Pemkab Rohul secara resmi membuka proses pemberkasan relokasi guru melalui surat tertanggal 3 Juli 2026 yang ditandatangani langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Anton. Kebijakan tersebut berlaku bagi guru PPPK formasi tahun 2023 dan 2024 sebagai bagian dari upaya pemerataan tenaga pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
Eko Wibowo menilai keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan relokasi guru PPPK.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang telah berhasil menuntaskan relokasi guru ASN PPPK untuk kedua kalinya. Ini merupakan langkah positif yang patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Eko Wibowo, Rabu (15/7/2026).
Eko yang selama ini turut mendampingi perjuangan guru ASN PPPK formasi 2021, 2022, 2023, dan 2024 di Provinsi Riau berharap keberhasilan Rohul dapat diikuti oleh Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dalam menyelesaikan penugasan kembali guru PPPK jenjang SMA, SMK, dan SLB ke sekolah asal.
Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi yang diminta Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah diserahkan sehingga proses penugasan kembali diharapkan dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan segera menyusul dengan menerbitkan penugasan kembali guru ASN PPPK SMA, SMK, dan SLB ke sekolah asal. Berkas persyaratan yang diminta sudah kami serahkan dan kini kami menunggu realisasi dari pemerintah,” kata Eko.
Ia juga menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum yang tepat untuk menuntaskan persoalan relokasi guru PPPK di tingkat pendidikan menengah. Pasalnya, pada tahun ini tidak ada pembukaan rekrutmen PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sehingga perhatian pemerintah diharapkan dapat difokuskan pada penyelesaian relokasi.
“Kami berharap persoalan relokasi guru ASN PPPK jenjang pendidikan menengah dapat dituntaskan tahun ini. Karena tidak ada rekrutmen PPPK Provinsi Riau pada 2026, maka fokus Dinas Pendidikan sebaiknya diarahkan untuk menyelesaikan relokasi guru ASN PPPK yang masih menunggu kepastian,” tegas Eko.
Eko optimistis, apabila relokasi guru PPPK di tingkat pendidikan menengah dapat segera diselesaikan, maka pemerataan tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan di Provinsi Riau akan semakin baik serta memberikan kepastian bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. (Ary)
