Eko mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak guru ASN PPPK jenjang pendidikan menengah hasil rekrutmen tahun 2021, 2022, dan 2023 yang menghadapi berbagai persoalan akibat penempatan yang tidak sesuai. Salah satu masalah utama adalah tidak terpenuhinya jam mengajar karena ketidaksesuaian antara mata pelajaran yang dibutuhkan sekolah dengan latar belakang keahlian guru.

Selain persoalan jam mengajar, beban biaya hidup yang tinggi di daerah penempatan juga menjadi keluhan serius. Banyak guru PPPK harus menanggung biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari yang besar karena lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal asal.

“Banyak guru PPPK yang sudah terpisah dari keluarga selama kurang lebih empat tahun. Jarak penempatan yang jauh membuat mereka sulit menjalani kehidupan keluarga secara normal,” ujar Eko, Senin (22/12/2025).

Ia menambahkan, ketidaksesuaian penempatan juga berdampak pada kenyamanan bekerja di sekolah. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi kinerja dan kesejahteraan guru, yang pada akhirnya berimbas pada kualitas pembelajaran.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Eko Wibowo mengapresiasi langkah cepat Plt Gubernur Riau yang dinilai serius memperjuangkan relokasi guru PPPK.

Menurutnya, perhatian pemerintah daerah menjadi harapan besar bagi para guru yang telah lama menantikan kepastian.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan antara Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Riau, dan Badan Kepegawaian Daerah Riau untuk membahas percepatan relokasi guru PPPK. Pertemuan itu membahas langkah-langkah strategis agar penyesuaian unit kerja dapat segera disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Eko menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau telah melayangkan surat resmi kedua kepada MenpanRB terkait permohonan relokasi guru PPPK. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Plt Gubernur Riau, Ir. S. F. Hariyanto, pada 25 November 2025.

“Kami berharap MenpanRB segera mengabulkan permohonan penyesuaian unit kerja guru PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ini penting demi keberlangsungan pembelajaran dan kesejahteraan para guru,” pungkasnya. (rilis)

Artikel Ketua ASN PPPK Riau Apresiasi Komitmen Plt Gubernur SF Hariyanto Soal Relokasi Guru pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Dalam pertemuan bersama MenPAN-RB pada 1 Juli 2025, Forum ASN PPPK Riau menerima penjelasan bahwa kebijakan relokasi guru PPPK kini menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi pihak yang mengeluarkan izin relokasi seperti sebelumnya. Kini, keputusan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah, yaitu Gubernur, bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Praktik ini pernah berhasil diterapkan di Provinsi Riau pada relokasi tahun 2022 dan dianggap sebagai contoh sukses.

Badan Kepegawaian Negara yang ditemui pada 2 Juli 2025, menegaskan bahwa proses relokasi untuk angkatan 2021 dan 2022 masih memungkinkan dilakukan, selama terdapat surat resmi dari MenPAN-RB. Namun, untuk angkatan 2023, relokasi dinilai lebih fleksibel dan hanya memerlukan persetujuan dari Gubernur. Dalam mendukung distribusi guru yang merata, MenPAN-RB telah meluncurkan aplikasi Ruang Talenta Guru (RTG) yang memungkinkan daerah memetakan kebutuhan dan sebaran guru secara mandiri. Aplikasi ini menjadi instrumen utama yang dikelola oleh Dinas Pendidikan untuk menentukan relokasi secara adil dan sesuai kebutuhan.

Pertemuan dengan Kemendikbudristek yang digelar pada hari yang sama semakin mempertegas bahwa kunci relokasi guru PPPK berada di komitmen kepala daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan pemetaan ulang berdasarkan realita kebutuhan sekolah di lapangan. Namun, proses relokasi harus menghindari ketimpangan, seperti kekurangan guru di sekolah asal atau penumpukan guru di sekolah tujuan. Relokasi juga dituntut berbasis alasan rasional dan profesional, bukan hanya demi kenyamanan pribadi.

Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberi otonomi penuh kepada daerah dalam urusan penempatan guru PPPK formasi 2023. Ini merupakan perubahan besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pusat masih berperan dominan dalam menentukan lokasi tugas.

Forum juga kembali menemui pihak MenPAN-RB pada 3 Juli 2025 untuk menyampaikan bahwa beberapa daerah telah berhasil melaksanakan relokasi tanpa menunggu petunjuk pusat, selama tetap merujuk pada regulasi teknis (Pertek) yang berlaku. Forum mendorong agar proses relokasi dilakukan bersamaan dengan perpanjangan kontrak PPPK, demi efisiensi dan untuk menghindari masalah administrasi baru. Pemerintah daerah juga diminta mengawal proses ini secara serius agar tidak menimbulkan konflik di lapangan.

Ketua Forum ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, S.Pd.I., M.Pd., menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Riau segera merespons hasil konsultasi ini dengan aksi konkret.

“Gubernur Riau kami harapkan bisa menjadi pelopor seperti pada tahun 2022. Saat ini semua wewenang ada di tangan pemerintah daerah. Ini kesempatan besar untuk menyelesaikan masalah penempatan guru tanpa harus menunggu keputusan pusat,” ujar Ekowi.

Forum juga mendesak Pemprov Riau segera menyusun mekanisme relokasi baru berdasarkan pemetaan kebutuhan sekolah yang faktual. Dengan demikian, para guru PPPK dapat bekerja secara optimal di lokasi yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pendidikan daerah masing-masing. (rilis)

Artikel Forum ASN PPPK Riau Temui 3 Kementerian: Relokasi Guru Kini Wewenang Daerah, Gubernur Jadi Kunci pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.