Ekowi menilai kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi seluruh aparatur sipil negara, termasuk ASN PPPK, setelah sebelumnya sempat terjadi pemotongan TPP pada akhir 2025. Menurutnya, penerimaan TPP secara utuh sangat berpengaruh terhadap motivasi dan semangat kerja ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Kebijakan ini sangat kami apresiasi. TPP yang diterima penuh tentu menjadi penyemangat bagi ASN untuk bekerja lebih optimal,” ujar Eko Wibowo, Minggu (4/1/2026).

Sebagai tokoh muda pendidikan Riau, Eko berharap kebijakan pro-kesejahteraan ASN ini juga diikuti dengan perhatian lebih terhadap ASN PPPK. Ia menyoroti kondisi TPP PPPK yang hingga kini masih jauh dari kata ideal, yakni sekitar Rp500 ribu dan masih mengalami pemotongan.

“Ke depan kami berharap TPP ASN PPPK Riau bisa setara dengan TPP PNS. Saat ini nilainya masih sangat kecil dan itu pun belum diterima secara penuh. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.

Selain persoalan kesejahteraan, Eko juga menekankan pentingnya penyelesaian relokasi ASN PPPK Guru di Riau. Ia berharap proses relokasi dapat dirampungkan paling lambat Januari 2026, mengingat masa berlaku Surat Keputusan (SK) ASN PPPK Guru akan berakhir pada Februari 2026.

Menurutnya, relokasi yang tuntas akan memudahkan proses perpanjangan SK sekaligus memastikan guru PPPK dapat kembali mengajar di wilayah domisili asal. Hal tersebut dinilai penting demi menjaga kelancaran dan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.

“Harapan kami, sebelum perpanjangan SK dilakukan, guru PPPK sudah kembali ke daerah asal untuk mengajar. Ini penting agar kegiatan pendidikan tidak terganggu,” tambahnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa pemotongan TPP ASN hanya diberlakukan sementara, yakni selama Oktober hingga Desember 2025 sebesar 30 persen. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi akibat penurunan target pendapatan daerah dari Rp9,4 triliun menjadi Rp8,2 triliun hingga akhir 2025 guna mencegah terjadinya defisit anggaran.

Plt Gubernur juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN atas kebijakan tersebut dan memastikan bahwa mulai tahun 2026 tidak ada lagi pemotongan TPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (Ary)

Artikel Ketua PPPK Riau Apresiasi Kebijakan Plt Gubri SF Hariyanto Tak Potong TPP ASN dan Relokasi pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Eko mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak guru ASN PPPK jenjang pendidikan menengah hasil rekrutmen tahun 2021, 2022, dan 2023 yang menghadapi berbagai persoalan akibat penempatan yang tidak sesuai. Salah satu masalah utama adalah tidak terpenuhinya jam mengajar karena ketidaksesuaian antara mata pelajaran yang dibutuhkan sekolah dengan latar belakang keahlian guru.

Selain persoalan jam mengajar, beban biaya hidup yang tinggi di daerah penempatan juga menjadi keluhan serius. Banyak guru PPPK harus menanggung biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari yang besar karena lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal asal.

“Banyak guru PPPK yang sudah terpisah dari keluarga selama kurang lebih empat tahun. Jarak penempatan yang jauh membuat mereka sulit menjalani kehidupan keluarga secara normal,” ujar Eko, Senin (22/12/2025).

Ia menambahkan, ketidaksesuaian penempatan juga berdampak pada kenyamanan bekerja di sekolah. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi kinerja dan kesejahteraan guru, yang pada akhirnya berimbas pada kualitas pembelajaran.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Eko Wibowo mengapresiasi langkah cepat Plt Gubernur Riau yang dinilai serius memperjuangkan relokasi guru PPPK.

Menurutnya, perhatian pemerintah daerah menjadi harapan besar bagi para guru yang telah lama menantikan kepastian.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan antara Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Riau, dan Badan Kepegawaian Daerah Riau untuk membahas percepatan relokasi guru PPPK. Pertemuan itu membahas langkah-langkah strategis agar penyesuaian unit kerja dapat segera disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Eko menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau telah melayangkan surat resmi kedua kepada MenpanRB terkait permohonan relokasi guru PPPK. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Plt Gubernur Riau, Ir. S. F. Hariyanto, pada 25 November 2025.

“Kami berharap MenpanRB segera mengabulkan permohonan penyesuaian unit kerja guru PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ini penting demi keberlangsungan pembelajaran dan kesejahteraan para guru,” pungkasnya. (rilis)

Artikel Ketua ASN PPPK Riau Apresiasi Komitmen Plt Gubernur SF Hariyanto Soal Relokasi Guru pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.