Ekowi menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap nasib tenaga pendidik dan aparatur non-ASN.

Ekowi menyampaikan apresiasinya terhadap sikap tegas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, yang berencana menerbitkan surat edaran larangan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh kabupaten/kota.

“Kebijakan ini sangat kami apresiasi karena memberikan rasa aman bagi kami para ASN PPPK, khususnya pada sektor pendidikan,” ujar Ekowi yang juga berstatus sebagai guru ASN PPPK di SMKN 2 Pekanbaru.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi angin segar di tengah kekhawatiran yang muncul akibat penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

“Mengingat adanya pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang akan berlaku pada 2027, tentu ini sangat berdampak bagi ASN PPPK. Banyak yang khawatir akan kehilangan pekerjaan,” tambahnya.

Ia menegaskan, keputusan Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan keberpihakan terhadap keberlangsungan tenaga kerja, khususnya sektor pendidikan yang sangat membutuhkan stabilitas tenaga pengajar.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya mempertahankan kebijakan ini, tetapi juga terus memperhatikan kesejahteraan ASN PPPK dan tenaga non-ASN lainnya,” sambungnya.

Ekowi juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.

“Perlu ada solusi bersama, baik dari sisi peningkatan pendapatan daerah maupun efisiensi anggaran, agar tidak ada tenaga PPPK yang dirugikan,” ujarnya.

Kebijakan ini menjadi harapan baru bagi ribuan PPPK di Provinsi Riau, terutama di sektor pendidikan, yang selama ini cemas atas ketidakpastian akibat tekanan fiskal daerah. (Ary)

Artikel Ekowi Apresiasi Plt Gubernur SF Hariyanto yang Minta Kabupaten/Kota se-Riau Tidak Berhentikan PPPK pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Ekowi menilai arah kebijakan pendidikan yang dibawa Plt Gubernur Riau sejalan dengan semangat para guru PPPK untuk memajukan kualitas pendidikan di Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, guru siap menjadi garda terdepan dalam transformasi pendidikan berbasis digital, asalkan diiringi dengan perhatian serius terhadap sumber daya manusia, kesejahteraan, relokasi, serta jenjang karier yang jelas.

“Kami guru PPPK Riau siap mendukung dan memajukan pendidikan Riau. Namun tentu harus diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan, penataan penempatan, dan kepastian karier ke depan. Guru adalah pondasi utama pendidikan, dan pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa,” ujar Ekowi, Senin (5 Januari 2026).

Ia menegaskan, kepedulian pemimpin daerah terhadap nasib guru menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Ekowi bahkan menyinggung sejarah Jepang pasca tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, yang bangkit melalui kekuatan pendidikan dan peran guru.

“Sejarah mengajarkan kita bahwa kebangkitan suatu bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana pemimpinnya memperhatikan guru. Di situlah letak kekuatan pendidikan,” ungkap Ekowi, yang dikenal sebagai salah satu tokoh muda pendidikan di Riau.

Ekowi juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat peduli terhadap nasib guru honorer dan guru PPPK, terutama dalam hal keadilan karier dan kesempatan pengembangan profesional. Ia berharap kebijakan pendidikan di Riau benar-benar berpihak pada peningkatan mutu guru.

Selain itu, Ekowi menyoroti peluang ASN PPPK untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Ia menyebutkan bahwa secara nasional, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan lampu hijau bagi ASN PPPK untuk menjabat sebagai kepala sekolah.

“Contohnya sudah ada di Provinsi Jambi. Pada Desember lalu, ASN PPPK dilantik menjadi kepala sekolah. Kualitas ASN PPPK sama dengan PNS karena sama-sama ASN,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Ekowi menyampaikan harapan agar Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Provinsi Riau serta membawa pendidikan Riau semakin maju dan berdaya saing. (Ary)

Artikel Ekowi Dukung Program Plt Gubri SF Hariyanto untuk Dorong Pendidikan Maju dan Guru Sejahtera pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Ekowi menilai kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi seluruh aparatur sipil negara, termasuk ASN PPPK, setelah sebelumnya sempat terjadi pemotongan TPP pada akhir 2025. Menurutnya, penerimaan TPP secara utuh sangat berpengaruh terhadap motivasi dan semangat kerja ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Kebijakan ini sangat kami apresiasi. TPP yang diterima penuh tentu menjadi penyemangat bagi ASN untuk bekerja lebih optimal,” ujar Eko Wibowo, Minggu (4/1/2026).

Sebagai tokoh muda pendidikan Riau, Eko berharap kebijakan pro-kesejahteraan ASN ini juga diikuti dengan perhatian lebih terhadap ASN PPPK. Ia menyoroti kondisi TPP PPPK yang hingga kini masih jauh dari kata ideal, yakni sekitar Rp500 ribu dan masih mengalami pemotongan.

“Ke depan kami berharap TPP ASN PPPK Riau bisa setara dengan TPP PNS. Saat ini nilainya masih sangat kecil dan itu pun belum diterima secara penuh. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.

Selain persoalan kesejahteraan, Eko juga menekankan pentingnya penyelesaian relokasi ASN PPPK Guru di Riau. Ia berharap proses relokasi dapat dirampungkan paling lambat Januari 2026, mengingat masa berlaku Surat Keputusan (SK) ASN PPPK Guru akan berakhir pada Februari 2026.

Menurutnya, relokasi yang tuntas akan memudahkan proses perpanjangan SK sekaligus memastikan guru PPPK dapat kembali mengajar di wilayah domisili asal. Hal tersebut dinilai penting demi menjaga kelancaran dan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.

“Harapan kami, sebelum perpanjangan SK dilakukan, guru PPPK sudah kembali ke daerah asal untuk mengajar. Ini penting agar kegiatan pendidikan tidak terganggu,” tambahnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa pemotongan TPP ASN hanya diberlakukan sementara, yakni selama Oktober hingga Desember 2025 sebesar 30 persen. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi akibat penurunan target pendapatan daerah dari Rp9,4 triliun menjadi Rp8,2 triliun hingga akhir 2025 guna mencegah terjadinya defisit anggaran.

Plt Gubernur juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN atas kebijakan tersebut dan memastikan bahwa mulai tahun 2026 tidak ada lagi pemotongan TPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (Ary)

Artikel Ketua PPPK Riau Apresiasi Kebijakan Plt Gubri SF Hariyanto Tak Potong TPP ASN dan Relokasi pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.