Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, dr Maharani menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyukseskan Program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Program ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia guna mendukung tumbuh kembang yang optimal serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Melalui program makan bergizi gratis ini, kita ingin memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat dan mampu belajar dengan maksimal. Selain itu, program ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya,” ujar dr Maharani.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan bahan pangan, pengelolaan dapur, hingga distribusi makanan dinilai mampu meningkatkan pendapatan dan memperkuat ekonomi lokal.

Program MBG merupakan langkah strategis dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan gizi yang baik sejak dini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kemampuan belajar anak serta daya saing bangsa.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami manfaat dan mekanisme pelaksanaan Program MBG, serta turut berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program demi mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas. (rilis)

Artikel BGN Gelar Sosialisasi Program MBG di Desa Manggala Sakti Rokan Hilir pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Ekowi menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap nasib tenaga pendidik dan aparatur non-ASN.

Ekowi menyampaikan apresiasinya terhadap sikap tegas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, yang berencana menerbitkan surat edaran larangan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh kabupaten/kota.

“Kebijakan ini sangat kami apresiasi karena memberikan rasa aman bagi kami para ASN PPPK, khususnya pada sektor pendidikan,” ujar Ekowi yang juga berstatus sebagai guru ASN PPPK di SMKN 2 Pekanbaru.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi angin segar di tengah kekhawatiran yang muncul akibat penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

“Mengingat adanya pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang akan berlaku pada 2027, tentu ini sangat berdampak bagi ASN PPPK. Banyak yang khawatir akan kehilangan pekerjaan,” tambahnya.

Ia menegaskan, keputusan Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan keberpihakan terhadap keberlangsungan tenaga kerja, khususnya sektor pendidikan yang sangat membutuhkan stabilitas tenaga pengajar.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya mempertahankan kebijakan ini, tetapi juga terus memperhatikan kesejahteraan ASN PPPK dan tenaga non-ASN lainnya,” sambungnya.

Ekowi juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.

“Perlu ada solusi bersama, baik dari sisi peningkatan pendapatan daerah maupun efisiensi anggaran, agar tidak ada tenaga PPPK yang dirugikan,” ujarnya.

Kebijakan ini menjadi harapan baru bagi ribuan PPPK di Provinsi Riau, terutama di sektor pendidikan, yang selama ini cemas atas ketidakpastian akibat tekanan fiskal daerah. (Ary)

Artikel Ekowi Apresiasi Plt Gubernur SF Hariyanto yang Minta Kabupaten/Kota se-Riau Tidak Berhentikan PPPK pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Dalam pemaparannya, Sahidin menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan nasional. Ia menyebut program ini sebagai bentuk komitmen negara dalam memastikan setiap anak memperoleh asupan makanan bergizi secara teratur, Senin (20/4/2026).

“Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan menekan angka stunting, tetapi juga menjadi upaya pemerintah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan usaha di daerah,” ujar Sahidin.

Selain aspek kesehatan, ia juga menyoroti dampak ekonomi dari pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, MBG mampu mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam penyediaan bahan pangan seperti beras, telur, dan sayuran. Program ini juga membuka peluang kerja baru melalui dapur pelayanan gizi yang melibatkan tenaga kerja setempat.

Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah, Sahidin optimistis program ini dapat memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi penerima makanan bergizi tetapi juga bagi masyarakat sekitar melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

Ia pun mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Menurutnya, sinergi yang baik akan memastikan Program MBG benar-benar memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa serta Badan Gizi Nasional, dan disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Diharapkan, melalui kegiatan ini, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang semakin meningkat serta mendukung keberhasilan implementasi Program MBG di daerah. (Rls)

Artikel Sosialisasi MBG di Kampar, Sahidin Tekankan Gizi dan Dampak Ekonomi Program Strategis Ini pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Kegiatan sosialisasi program MBG di Desa Sumber Makmu ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, H. Sahidin, Kepala Desa Sumber Makmur Subandi, M.Pd., serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Frinadyani, S.I.Kom.

Dalam paparannya, Sahidin menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

“Program Makan Bergizi Gratis hadir tidak hanya untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak dan menurunkan angka stunting, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pelibatan tenaga kerja serta pemanfaatan usaha lokal di berbagai daerah,” ujar Sahidin.

Ia juga menambahkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi turut memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan, mulai dari petani hingga UMKM.

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada penyediaan asupan bergizi, tetapi juga menjadi upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menciptakan kesempatan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya pangan lokal.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami manfaat Program MBG secara menyeluruh serta turut berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaannya, sehingga program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rilis)

Artikel Hadir di Desa Sumber Makmur, MBG Diharapkan Efektif Tingkatkan Gizi Penerima Manfaat pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin, Kepala Desa Salo Ihfasni Arham, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN). Sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan program tidak hanya dipahami, tetapi juga dijalankan secara efektif oleh masyarakat.

Dalam pemaparannya, Sahidin menekankan bahwa MBG dirancang sebagai solusi menyeluruh, tidak hanya untuk mengatasi persoalan gizi, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia ke depan. Sasaran program ini mencakup kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Program makan bergizi gratis ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal,” ujar Sahidin.

Ia menjelaskan, kekuatan utama program ini terletak pada keterlibatan masyarakat lokal. Melalui pengelolaan dapur umum, berbagai sektor di desa ikut bergerak, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku usaha kecil. Skema ini dinilai mampu menciptakan efek berantai bagi perekonomian desa.

Dengan pendekatan tersebut, MBG tidak hanya hadir sebagai program bantuan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi berbasis komunitas.

Sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang, MBG diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Program ini diharapkan mampu menekan angka stunting, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat lokal. (rilis)

Artikel Fokus Perbaiki Gizi Anak, Sahidin Sosialisasi Program MBG Hadir di Desa Salo Kampar pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, Kepala Desa Ganting, Jasman, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, menegaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang optimal.

“Program makan bergizi gratis ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi langkah pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mencegah stunting, serta menggerakkan perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat lokal,” ujar Sahidin.

Ia menjelaskan bahwa program ini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Selain berdampak pada kesehatan, MBG juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pemanfaatan bahan pangan lokal serta penciptaan lapangan kerja baru.

Menurutnya, keberadaan dapur MBG di wilayah Desa Ganting yang akan segera beroperasi diharapkan dapat semakin memperluas jangkauan manfaat program, sekaligus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

MBG juga dirancang dalam melibatkan berbagai sektor strategis, mulai dari UMKM, koperasi, hingga pelaku usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pemenuhan gizi seimbang serta mendukung keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya bersama dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif. (rilis)

Artikel Giliran Warga Desa Ganting yang Mendapat Sosialisasi Program MBG pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Avtur merupakan bahan bakar khusus untuk pesawat bermesin jet atau turbin gas yang berasal dari fraksi minyak tanah (kerosin) dengan standar kualitas tinggi. Kenaikan harga avtur otomatis meningkatkan biaya operasional maskapai yang pada akhirnya dibebankan kepada penumpang.

Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Riau, Harpina Diansari, menilai kondisi ini memaksa pelaku industri perjalanan untuk segera beradaptasi.

“Jika hal ini terus berlangsung, tentu akan berdampak pada sektor pariwisata,” ujar CEO Aras Hijrah Holidays saat ditemui di Pekanbaru, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, tekanan di industri semakin terasa setelah munculnya keluhan masyarakat terkait pembatalan dan penjadwalan ulang penerbangan oleh sejumlah maskapai dalam beberapa waktu terakhir.

Menghadapi situasi tersebut, agen perjalanan mulai menyusun strategi alternatif dengan mengalihkan fokus ke destinasi yang lebih stabil dan minim gangguan.

“Destinasi regional seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan China masih menjadi pilihan yang aman bagi wisatawan,” jelasnya.

Tak hanya sektor wisata, dampak kenaikan avtur juga mulai merembet ke perjalanan ibadah. Harpina menyebut biaya umrah berpotensi ikut melonjak, terutama pada komponen tiket penerbangan.

“Hal ini bisa terjadi jika harga avtur terus naik. Kenaikan biaya operasional pasti akan dibebankan ke harga tiket,” sebutnya.

Ia juga memperkirakan tren kenaikan harga tiket belum akan mereda dalam waktu dekat.

“Paling tidak hingga pertengahan tahun ini harga tiket akan terus beranjak naik, kecuali jika konflik mereda dan harga BBM kembali turun,” ungkapnya.

Sementara itu, pemerintah telah menyesuaikan harga avtur mengikuti perkembangan pasar global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa per 1 April 2026 harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta berada di kisaran Rp23.551 per liter.

Kenaikan harga avtur juga terjadi di sejumlah negara seperti Thailand dan Filipina, yang semakin menambah tekanan terhadap industri penerbangan global. (Ari)

Artikel Efek Domino Avtur Mahal, Astindo Riau Prediksi Wisata dan Umrah Ikut Terdampak pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Acara berlangsung di Bellagio Restaurant, lantai 5 Hotel Jatra, Pekanbaru. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Direktur Intelkam Polda Riau untuk membuka ruang dialog yang lebih humanis antara kepolisian dan elemen buruh.

Melalui undangan bernomor B/Und-50/III/OTL./2026, para pimpinan organisasi buruh diundang hadir dengan mengenakan seragam kebanggaan organisasi masing-masing. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, terlebih karena dilaksanakan dalam momentum bulan suci Ramadan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana komunikasi yang lebih terbuka dalam membahas berbagai isu ketenagakerjaan di Riau, sekaligus memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan kalangan pekerja.

Salah satu organisasi yang hadir adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Riau. Koordinator Wilayah KSBSI Riau, Juandy Hutauruk, diwakili oleh Sekretaris Wilayah KSBSI Riau, Carles Siagian.

Selain KSBSI, sejumlah konfederasi dan federasi besar lainnya seperti KSPSI, FSPMI, dan SBSI juga turut hadir dalam agenda tersebut. Kehadiran berbagai organisasi buruh itu menunjukkan pentingnya peran serikat pekerja dalam menjaga dinamika ketenagakerjaan yang sehat di Provinsi Riau.

Carles Siagian menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau atas inisiatif menggelar kegiatan tersebut. Menurutnya, momentum Ramadan menjadi kesempatan yang tepat untuk mempererat komunikasi antara buruh, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Hak Pekerja Harus Terlidungi

Ia menilai kolaborasi dan dialog terbuka sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan tanpa harus menimbulkan konflik yang dapat merugikan banyak pihak.

“Ini momentum bagi kami untuk duduk bersama, menyamakan persepsi, serta memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi seiring dengan terjaganya iklim investasi dan keamanan di Provinsi Riau,” ujarnya.

Carles berharap sinergi yang terbangun melalui kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam menjaga stabilitas daerah dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan komunikasi antara Ditintelkam Polda Riau dan para tokoh buruh dapat semakin intensif. Dengan dialog yang konstruktif dan saling menghargai, potensi konflik ketenagakerjaan di masa mendatang diharapkan dapat diantisipasi lebih dini. (Rls)

Artikel KSBSI Riau Apresiasi Langkah Polda Riau Duduk Bersama dan Perkuat dengan Serikat Buruh pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Ketua ASN PPPK Guru 2022 Riau, Eko Wibowo, S.Pd.I.,M.Pd.,Gr menyampaikan rasa terima kasih kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang telah merealisasikan pembayaran tersebut menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menurutnya, para guru PPPK telah menerima informasi bahwa dana TPP telah dikirim ke rekening sekolah sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh para guru.

“Kami sudah mendapat informasi bahwa TPP sudah dikirim ke rekening sekolah. Kami guru ASN PPPK Riau merasa senang dan bahagia karena bisa menggunakannya untuk menyambut Lebaran bersama keluarga tercinta,” ujar Eko Wibowo, Senin (16/3/2026).

Tokoh muda pendidikan Riau itu juga berharap pada tahun-tahun mendatang kesejahteraan guru PPPK dapat semakin meningkat, termasuk kesetaraan TPP dengan guru berstatus PNS.

Ia menilai Pemerintah Provinsi Riau memiliki komitmen kuat dalam memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya yang bertugas di SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan provinsi.

“Kami berharap ke depan TPP guru ASN PPPK bisa setara dengan guru PNS. Kami yakin Plt Gubernur Riau sangat peduli terhadap kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di SMAN, SMKN, dan SLB di Provinsi Riau,” tambahnya.

Para guru PPPK pun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau atas pencairan gaji ke-14, TPP Februari, dan TPP THR yang dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan menjelang perayaan Lebaran. (rilis)

Artikel Terima Kasih Plt Gubri SF Hariyanto, Gaji THR ke-14 ,TPP Februari dan TPP THR SMAN/SMKN/SLB Riau Sudah Cair Hari Ini pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Empat BUMD yang akan menjalani proses seleksi tersebut yakni PT Permodalan Ekonomi Riau (PER), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), dan PT Riau Petroleum.

Dari empat perusahaan tersebut, PT Riau Petroleum menjadi yang pertama mengumumkan jadwal pendaftaran seleksi direksi. Proses pendaftaran mulai 9 hingga 27 Maret 2026. Pengumuman tersebut tertuang dalam Surat Nomor 04/PANSEL/RP/2026 yang diteken Ketua Panitia Seleksi, Yan Dharmadi.

Seleksi Direksi SPR dan PER Pekan Depan

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Riau, Sri Irianto, mengatakan bahwa untuk dua BUMD lainnya, yakni PT SPR dan PT PER, pengumuman tahapan seleksi akan berlangsung dalam waktu dekat.

“Pengumuman untuk SPR dan PER insyaallah minggu depan,” sebut Sri Irianto, Sabtu (15 Maret 2026).

Adapun proses seleksi di PT Jamkrida Riau masih harus menunggu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ini menyusul pengunduran diri salah satu komisaris perusahaan tersebut, Elly Wardhani, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten III Setda Riau.

Menurut Sri Irianto, pengunduran diri tersebut membuat struktur perusahaan perlu penyesuaian terlebih dahulu sebelum tahapan seleksi direksi dapat berjalan.

“Jamkrida perlu RUPS dulu. Komisarisnya mengundurkan diri karena beliau sudah pensiun. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten III Setda Riau,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah RUPS terlaksana, proses selanjutnya adalah penyelesaian akta notaris serta penyesuaian Surat Keputusan Panitia Seleksi sebelum tahapan seleksi bisa dimulai.

“Karena ada jabatan lain yang juga ikut diseleksi, maka harus RUPS dulu. Setelah itu menunggu akta notaris dan penyesuaian SK pansel,” ujarnya.

Diketahui, Surat Keputusan Panitia Seleksi untuk empat BUMD tersebut telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dalam keputusan tersebut, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ditunjuk untuk memimpin proses seleksi.

Asisten III Setda Riau M Job Kurniawan sebagai Ketua Panitia Seleksi untuk PT Sarana Pembangunan Riau dan PT Jamkrida Riau. Sementara Kepala Biro Hukum Setda Riau Yan Dharmadi sebagai Ketua Panitia Seleksi PT Riau Petroleum, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau Indra menjadi Ketua Panitia Seleksi PT Permodalan Ekonomi Riau. (*)

Sumber: MCRiau

Artikel Seleksi Direksi Riau Petroleum Buka Lebih Dulu, PT SPR Pekan Depan pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.