Rakernas diikuti lebih dari 5.000 kader PSI dari seluruh Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Antusiasme juga terlihat dari kehadiran lebih dari 10.000 simpatisan yang turut memadati rangkaian acara.

Salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah bergabungnya tokoh Sulawesi Selatan, Rusdi Masse, secara resmi ke dalam PSI.

Acara ini juga dijadwalkan dihadiri Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Dalam arahannya, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur partai hingga ke tingkat paling bawah, termasuk kesiapan saksi. Ia meminta seluruh jajaran PSI tidak hanya fokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan struktur partai benar-benar bekerja di tengah masyarakat.

Kaesang menekankan agar kader PSI turun langsung ke grassroot dan menunjukkan kerja nyata dalam membantu rakyat, sehingga keberadaan partai benar-benar dirasakan manfaatnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, DPW PSI Riau menyatakan kesiapannya untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur partai. Saat ini, struktur organisasi PSI Riau telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan rampung 100 persen pada April 2026.

Ketua DPW PSI Riau Kelmi Amri hadir langsung dalam Rakernas bersama Sekretaris DPW Juandy Hutauruk, Bendahara DPW Santa Buana, serta jajaran pengurus lainnya. Kehadiran ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal sekaligus meningkatkan kapasitas organisasi di daerah.

Sekretaris DPW PSI Riau Juandy Hutauruk menyampaikan bahwa berbagai arahan strategis dari pengurus pusat akan menjadi bekal penting untuk diterapkan di Riau demi kemajuan partai dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Juandy juga menyampaikan aspirasi daerah kepada Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Ia mendorong agar program Perhutanan Sosial dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan serta peningkatan perekonomian masyarakat Riau.

Rakernas PSI 2026 diharapkan menjadi pijakan kuat bagi penguatan struktur partai dan kesiapan PSI menghadapi agenda politik nasional ke depan, sekaligus menegaskan komitmen kerja nyata untuk masyarakat, khususnya di Bumi Lancang Kuning. (Rls)

Artikel Rakernas PSI 2026: PSI Riau Targetkan Infrastruktur Partai Tuntas April 2026 pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Program strategis nasional MBG menjadi harapan baru bagi masyarakat terutama anak-anak yang akan menjadi calon pemimpin bangsa dimasa depan.

DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program MBG kali ini di Aula SMK Negeri 5 Batam, pada Minggu, (30/11). Kegiatan sosialisasi program MBG ini dibuka oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh yang menyoroti bahwa MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi merupakan fondasi untuk membangun generasi yang sehat dan cerdas.

Nihayatul menjelaskan bahwa pemenuhan gizi anak sekolah harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola, termasuk mitigasi risiko keamanan pangan. Ia merespons sejumlah kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di berbagai daerah dan menilai perlunya sistem kontrol yang lebih terstruktur.

“Pengawasan dari hulu ke hilir adalah keharusan mulai dari bahan baku, proses memasak, distribusi, hingga penyajian,” tutur Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh.

Menurutnya, pengawasan ini harus dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, daerah, pelaksana teknis, hingga satuan pendidikan, sehingga setiap tahapan dapat dipantau secara konsisten. Ia juga menekankan bahwa sebagai salah satu intervensi sosial terbesar, dana MBG wajib dikelola secara akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, Imam Bachtiar Farianto, Tenaga Ahli Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan BGN, mempertegas peran Badan Gizi Nasional dalam menjamin mutu pelaksanaan program. Ia menyebut bahwa BGN telah membentuk enam unit kerja untuk memastikan kelancaran koordinasi, termasuk unit penyediaan pangan dan pengawasan gizi.

“Kolaborasi adalah kunci. Kita pastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi demi masa depan yang lebih sehat dan unggul,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kepulauan Riau, Suigwan, S.E, turut memberikan dukungan atas upaya pengawasan berlapis ini. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada tersedianya makanan bergizi, tetapi juga pada kualitas dan keamanan konsumsi.

“Pondasinya adalah anak bergizi dulu, baru anak bisa pintar dan semangat sekolah,” ungkapnya.

Dengan penguatan pengawasan di Batam, program MBG diharapkan berjalan lebih aman, terstandar, dan mampu menjadi model implementasi nasional. Kedepannya diharapkan program MBG akan semakin tersebar meluas dan merata untuk menjangkau kelompok penerima manfaat di Batam. (Rls)

Artikel Program MBG di Batam Tekankan Pengawasan Berlapis untuk Jamin Keamanan Gizi Anak pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Agenda ini dihadiri 2.000 peserta, terdiri atas 700 peserta Mubes dan 1.330 delegasi dari berbagai wilayah dan luar negeri.

Sementara dari Provinsi Riau, turut hadir Ketua KKSS Provinsi Riau Andi Darma Taufik dengan 12 Badan Pengurus Daerah (BPD) beranggotakan 25 orang.

“Kita hadir 25 orang dari Riau. Terbagi dalam 12 BPD dan pengurus BPD KKSS Riau. Kehadiran kita disini siap untuk mensukseskan Mubes XII KKSS,” kata Andi Darma Taufik, Kamis (10/4/2025).

Dengan mengusung tema “Aktualisasi Siri’ Na Pacce untuk Harmoni KKSS, Harmoni Indonesia,” rangkaian acara akan diisi oleh sejumlah sesi diskusi, forum bisnis, serta sidang pleno Mubes.

“Kita hadir untuk memberikan dukungan kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebagai Ketua Umum KKSS untuk periode 2025 – 2030,” ungkapnya.

Andi Darma berharap apapun yang menjadi hasil dalam sidang pleno Mubes nantinya, dapat diterima oleh semua peserta dan dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas di masing-masing daerah.

“Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin KKSS nantinya, diharapkan dapat membawa perubahan bagi KKSS dan menjadikan keluarga ini lebih baik kedepannya,” ungkapnya.

Turut hadir dalam pembukaan antara lain Menteri Agama Prof Nazaruddin, anggota DPD Tamzil Linrung, Pembina KKSS Aksa Mahmud, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Dzulfikar Ahmad Tawalla, Walikota Makassar Munafri Arifuddin serta unsur Forkopimda, Pangdam, Ketua Kadin, serta sejumlah anggota DPR. (rilis)

Artikel Hadiri Mubes XII KKSS Makasar, Andi Darma Nyatakan Dukungan untuk Mentan Amran Sulaiman pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025), Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa aturan ambang batas minimal presidential threshold 20 persen cenderung menguntungkan partai politik besar dan mengurangi hak konstitusional masyarakat.

“Penentuan besaran atau persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik besar. Ini berdampak pada terbatasnya alternatif pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden bagi masyarakat,” kata Saldi Isra.

Presidential Threshold Dihapus Demi Demokrasi Lebih Terbuka

Saldi menegaskan bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini bertujuan untuk menjamin hak politik warga negara. MK memandang bahwa aturan presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional melanggar prinsip keadilan, moralitas, dan rasionalitas yang diamanatkan oleh UUD 1945.

“Mahkamah memprioritaskan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam melalui kontestasi yang fair dan terbuka,” tambahnya.

MK juga menyebutkan bahwa keberadaan aturan tersebut selama ini berpotensi mengurangi jumlah pasangan calon yang berkompetisi. Bahkan, ada kemungkinan hanya satu pasangan calon yang maju dalam pemilu, sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa pemilihan kepala daerah.

“Jika pengaturan ini terus dibiarkan, pemilu presiden berpotensi terjebak dengan calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong, yang tentu tidak ideal dalam sistem demokrasi,” jelas Saldi dikutip dari detikcom.

MK menegaskan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini memungkinkan semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa syarat minimal perolehan suara atau kursi.

“Pergeseran pendirian MK ini bukan hanya soal angka persentase, tetapi juga menyangkut prinsip dasar bahwa rezim presidential threshold, berapa pun besarnya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” tegas Saldi Isra.

Menuju Pilpres Lebih Kompetitif

Penghapusan ambang batas ini diharapkan membuka peluang bagi lebih banyak kandidat untuk bersaing dalam pemilihan presiden mendatang. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak alternatif pilihan yang mencerminkan aspirasi mereka.

Keputusan MK ini juga menjadi sinyal bagi partai politik untuk lebih inklusif dan kompetitif dalam mencalonkan kandidat terbaiknya, sehingga pemilu presiden dapat menjadi cerminan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Dengan penghapusan ambang batas capres ini, Indonesia memasuki era baru dalam politik. Tidak ada lagi dominasi partai besar dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Semua partai politik, besar maupun kecil, kini memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif.

Keputusan ini diharapkan membawa dampak positif bagi penguatan demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi momen bersejarah yang mengakhiri era presidential threshold adalah hambatan bagi hak politik rakyat. (***)

Artikel MK Hapus Ambang Batas 20 Persen, Era Baru Kontestasi Politik Indonesia Dimulai pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Ketua Komisi XIII DPR RI ini pun menilai, Jokowi paling mengetahui dinamika politik saat ini. Ia juga menilai, Jokowi paling mengetahui partai paling nyaman.

“Ya kita serahkan pada Pak Jokowi lah. Pak Jokowi lebih tahu bagaimana dinamika politik ini, mana yang paling nyaman untuk Pak Jokowi, monggo mawon Pak Jokowi, Nasdem terbuka, anytime,” terang Willy kepada wartawan yang dikutip, Rabu (18/12/2024).

Willy mengatakan, Jokowi telag merasakan kenyamanan pimpinan partainya, Surya Paloh. Untuk itu, ia menyatakan, NasDem terbuka bagi Jokowi.

“Pak Jokowi kan sudah ngerasain bagaimana nyamannya pundak Pak Surya, jadi monggo mawon kita serahkan pada Pak Jokowi,” tandasnya.

Sebelumnya, PDIP resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Bahkan, partai berlambang moncong banteng putih itu juga memecat anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobby Nasution.

Artikel Jokowi Dipecat PDIP, NasDem Terbuka Anytime pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Pantauan di lokasi, Yasonna tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.49 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih yang ia balut dengan jaket coklat.

Berikut kekayaan Yasonna Laoly yang dirangkum Okezone.

Total kekayaan Yasonna pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp 25.309.128.446 per 27 Maret 2024. Berikut rinciannya:

– Tanah dan bangunan: Rp 3.839.090.126.

– Alat transportasi dan mesin: Rp 1.047.250.200.

Artikel Harta Kekayaan Yasonna Laoly yang Diperiksa KPK soal Harun Masiku pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

“Siapapun tokoh bangsa yang memiliki irisan pemikiran yang sama dengan PPP, bisa bergabung dengan PPP,” kata Rommahurmuziy saat dihubungi, Rabu (18/12/2024).

Apalagi, kata dia, figur seperti mantan Gubernur Jakarta,  Anies Baswedan bisa ikut bergabung. Karena Anies punya pemikiran yang sejalan dengan partainya.

“Apalagi pak Anies, yang pemikirannya banyak sejalan dengan PPP,” ujar pria yang akrab disapa Gus Rommy tersebut.

Sebelumnya, Gus Rommy mengungkapkan ada empat tokoh yang digadang-gadang sebagai calon ketua umum partai berlambang ka’bah tersebut. Pria yang akrab disapa Rommy itu mengaku telah menerima aspirasi sosok yang dinilai mampu memimpin PPP.

Maka itu, dia mendesak Muktamar PPP segera digelar pada awal 2025. Muktamar itu sedianya juga akan memilih pemimpin baru untuk menakhodai partai.

“Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp Group yang saya ikuti di internal Partai Persatuan Pembangunan. Sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama (yang didukung maju menjadi Calon Ketua Umum),” kata Rommy di kawasan Ancol, Jumat (13/12/2024).

Mantan Ketua Umum PPP itu menyebut dua nama yang muncul merupakan sosok internal alias kader partai berlambang ka’bah itu. Sementara, dua orang lainnya lagi merupakan sosok dari eksternal.

Ia bahkan menyebutkan secara gamblang sosok-sosok itu di antaranya ialah Taj Yasin Maimoen dan Sandiaga Uno yang merupakan kader PPP. Kemudian pihak eksternal yang juga didukung ialah Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman.

“Dari dalam ada Gus Yasin yang kemarin terpilih lagi menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi Ketua Bappilu kita. Dari luar yang muncul di antara kader ini ada nama Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga nama Pak Dudung Abdurachman mantan KSAD,” tandasnya.

Artikel Anies Baswedan Digadang-gadang Jadi Ketua Umum PPP pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.