Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Dewan Kota Kuala Lumpur (DBKL) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kebersihan kota sekaligus persiapan menyambut program Visit Malaysia 2026 (VM2026). Penegakan hukum akan dilakukan secara ketat melalui operasi rutin anti-meludah dan anti-pembuangan sampah sembarangan di berbagai kawasan kota.

Direktur Departemen Kesehatan dan Lingkungan DBKL, Nor Halizam Ismail, mengatakan praktik meludah di ruang publik seperti trotoar, halte, dan area wisata masih sering ditemukan, terutama di lokasi dengan aktivitas tinggi. Oleh karena itu, pengawasan akan difokuskan di kawasan wisata dan pusat keramaian yang kerap dikunjungi warga maupun wisatawan.

“Perilaku meludah sembarangan tidak hanya mengotori lingkungan, tetapi juga merusak citra negara di mata wisatawan,” ujar Nor Halizam dikutip dari detikSumut, Kamis (1/1/2026).

Menurutnya, penerapan denda ini bukan bertujuan untuk mengejar pemasukan daerah, melainkan sebagai langkah edukasi agar masyarakat lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap kebersihan ruang publik.

“Besaran denda bisa mencapai RM2.000 tergantung jenis pelanggaran. Tujuan utama kami adalah membentuk kesadaran masyarakat untuk menghormati lingkungan bersama,” jelasnya.

Sebagai langkah pendukung, DBKL menetapkan empat zona bebas sampah dan bebas pelanggaran kebersihan, yakni Jalan Bukit Bintang, Dataran Merdeka, Jalan Tun Perak, serta kawasan komersial Brickfields. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi etalase utama Kota Kuala Lumpur bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

Selain ruang terbuka, pengawasan ketat juga diterapkan di tempat usaha makanan dan toilet umum. DBKL secara rutin memantau sekitar 7.450 premis makanan untuk memastikan standar kebersihan terpenuhi serta mencegah kontaminasi dan gangguan hama.

“Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran kebersihan, baik di tempat makan maupun fasilitas umum,” tegas Nor Halizam.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan kota. Menurutnya, sikap dan perilaku warga menjadi cerminan citra Malaysia sebagai destinasi wisata internasional yang bersih dan nyaman. (*)

Artikel Meludah Sembarangan di Kuala Lumpur Malaysia Kena Denda Rp7,3 Juta Mulai 1 Januari 2026 pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Eko mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak guru ASN PPPK jenjang pendidikan menengah hasil rekrutmen tahun 2021, 2022, dan 2023 yang menghadapi berbagai persoalan akibat penempatan yang tidak sesuai. Salah satu masalah utama adalah tidak terpenuhinya jam mengajar karena ketidaksesuaian antara mata pelajaran yang dibutuhkan sekolah dengan latar belakang keahlian guru.

Selain persoalan jam mengajar, beban biaya hidup yang tinggi di daerah penempatan juga menjadi keluhan serius. Banyak guru PPPK harus menanggung biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari yang besar karena lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal asal.

“Banyak guru PPPK yang sudah terpisah dari keluarga selama kurang lebih empat tahun. Jarak penempatan yang jauh membuat mereka sulit menjalani kehidupan keluarga secara normal,” ujar Eko, Senin (22/12/2025).

Ia menambahkan, ketidaksesuaian penempatan juga berdampak pada kenyamanan bekerja di sekolah. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi kinerja dan kesejahteraan guru, yang pada akhirnya berimbas pada kualitas pembelajaran.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Eko Wibowo mengapresiasi langkah cepat Plt Gubernur Riau yang dinilai serius memperjuangkan relokasi guru PPPK.

Menurutnya, perhatian pemerintah daerah menjadi harapan besar bagi para guru yang telah lama menantikan kepastian.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan antara Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Riau, dan Badan Kepegawaian Daerah Riau untuk membahas percepatan relokasi guru PPPK. Pertemuan itu membahas langkah-langkah strategis agar penyesuaian unit kerja dapat segera disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Eko menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau telah melayangkan surat resmi kedua kepada MenpanRB terkait permohonan relokasi guru PPPK. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Plt Gubernur Riau, Ir. S. F. Hariyanto, pada 25 November 2025.

“Kami berharap MenpanRB segera mengabulkan permohonan penyesuaian unit kerja guru PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ini penting demi keberlangsungan pembelajaran dan kesejahteraan para guru,” pungkasnya. (rilis)

Artikel Ketua ASN PPPK Riau Apresiasi Komitmen Plt Gubernur SF Hariyanto Soal Relokasi Guru pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pembahasan bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada 19 November 2025.

EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Mardiansyah, mengatakan bahwa potongan tarif akan diberlakukan untuk seluruh golongan kendaraan yang melakukan transaksi dengan kartu uang elektronik pada 22, 23, dan 31 Desember 2025. Diskon berlaku khusus untuk perjalanan jarak jauh di enam ruas JTTS kelolaan Hutama Karya.

Enam ruas tol yang akan mendapatkan potongan tarif meliputi Tol Pekanbaru – Dumai, Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar, Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung, Tol Indralaya – Prabumulih, Tol Indrapura – Kisaran, dan Tol Sigli – Banda Aceh.

“Pemberian potongan tarif ini kami terapkan sebagai dukungan terhadap kebijakan Pemerintah dalam memastikan kelancaran perjalanan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru. Dengan potongan pada enam ruas utama JTTS, kami berharap masyarakat dapat merasakan perjalanan yang lebih efisien dan terjangkau,” ujar Mardiansyah.

Hutama Karya memproyeksikan adanya lonjakan arus kendaraan yang cukup signifikan pada periode Nataru. Arus mudik diperkirakan meningkat sekitar 30 persen, sementara arus balik naik hingga 34 persen dari kondisi normal. Proyeksi ini menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan operasional serta penguatan koordinasi lintas-instansi di sepanjang koridor JTTS.

Tidak Ada Penyesuaian Tarif Tol hingga Akhir Tahun 2025

Selain pemberian potongan tarif, Hutama Karya memastikan bahwa tidak ada penyesuaian tarif tol pada seluruh ruas JTTS kelolaannya hingga akhir 2025. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas biaya perjalanan masyarakat di tengah tingginya mobilitas akhir tahun.

“Kami ingin memastikan pengguna jalan dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran perubahan tarif. Dengan mempertahankan struktur tarif yang ada, kami memberikan ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat untuk berkegiatan di momen akhir tahun,” tutup Mardiansyah.

Hutama Karya berharap kebijakan ini membantu kelancaran mobilitas masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi di sepanjang wilayah Sumatra. Informasi lebih rinci terkait pelaksanaan potongan tarif akan diumumkan melalui siaran pers resmi serta akun media sosial Jalan Tol Hutama Karya @HutamaKaryaTollRoad. (ARY)

Artikel HK Beri Diskon Tarif Tol Pekanbaru-Dumai dan Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar Saat Libur Nataru 2026 pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Menurut Eko Wibowo, pencairan insentif ini menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap peran Ketua RTRW dalam membantu masyarakat. Insentif sebesar Rp600 ribu per bulan untuk Ketua RT dan Rp750 ribu untuk Ketua RW menjadi penting untuk operasional harian.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian Pak Wali Kota terhadap kesejahteraan RTRW. Insentif ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan tugas di lingkungan masing-masing,” ujarnya, Selasa (25/3/2025).

Lebih lanjut, Ekowi berharap agar di tahun 2025 ini ada kenaikan insentif bagi Ketua RTRW Kota Pekanbaru sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mendukung berbagai program pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Kami siap terus bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Harapannya, insentif kami juga bisa ditingkatkan agar semakin memotivasi dalam menjalankan tugas,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Eko Wibowo juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1446 H kepada seluruh masyarakat. “Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 31 Maret 2025. Mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya. (rilis)

Artikel Ekowi Apresiasi Komitmen Walikota Pekanbaru: Insentif RT/RW Januari-Februari 2025 Cair pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Ketua FPKB, Masril Ardi, hadir dalam pertemuan tersebut bersama jajaran pengurus forum serta perwakilan UMKM binaan FPKB. Sementara itu, dari pihak BPR Madani turut hadir Komisaris Independen Sakura Nasution, Direktur Albadri, Manajer Dian Anggraini, serta mantan Manajer Bisnis Ricky Maulana.

Masril menegaskan bahwa FPKB merupakan forum dengan legalitas resmi yang menaungi lebih dari 400 UMKM dari berbagai sektor, seperti kuliner, kerajinan tangan, hingga industri kreatif lainnya.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap UMKM yang tergabung dalam FPKB mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah. Saat ini, banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan mengembangkan bisnisnya karena keterbatasan modal,” ujar Masril.

FPKB sendiri telah aktif mengadakan seminar dan pelatihan bagi UMKM, khususnya dalam pemanfaatan pasar digital. Dengan merambah dunia digital, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau konsumen lebih luas.

Kredit Bunga Nol Persen, Angin Segar bagi UMKM

Masril menjelaskan bahwa setelah UMKM mampu menembus pasar yang lebih luas, tantangan berikutnya adalah meningkatkan produksi agar dapat memenuhi permintaan.

“Permintaan yang tinggi tentu harus diimbangi dengan produksi yang memadai. Namun, banyak UMKM terkendala modal untuk membeli bahan baku, memperluas tempat usaha, atau meningkatkan kapasitas produksi. Jika skema kredit bunga nol persen ini bisa terealisasi, tentu akan menjadi dorongan besar bagi UMKM di Riau,” jelasnya.

Menurut Masril, program ini tidak hanya akan memberikan kemudahan akses modal bagi UMKM, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sinergi untuk Kemajuan UMKM

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara FPKB dan BPR Madani untuk mendukung sektor UMKM. Kedua pihak sepakat untuk terus berkomunikasi guna mencari skema terbaik agar program kredit ini dapat segera diwujudkan.

“Kami optimis, dengan kolaborasi yang baik antara FPKB dan BPR Madani, UMKM di Pekanbaru dapat berkembang lebih pesat. Kami berharap ada kebijakan konkret yang segera diambil untuk merealisasikan skema kredit ini,” pungkas Masril.

Dengan adanya inisiatif ini, para pelaku UMKM di Pekanbaru kini memiliki harapan baru untuk mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. (rilis)

Artikel FPKB dan BPR Madani Bahas Peluang UMKM di Pekanbaru Dapat Kredit Usaha Tanpa Bunga pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025), Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa aturan ambang batas minimal presidential threshold 20 persen cenderung menguntungkan partai politik besar dan mengurangi hak konstitusional masyarakat.

“Penentuan besaran atau persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik besar. Ini berdampak pada terbatasnya alternatif pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden bagi masyarakat,” kata Saldi Isra.

Presidential Threshold Dihapus Demi Demokrasi Lebih Terbuka

Saldi menegaskan bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini bertujuan untuk menjamin hak politik warga negara. MK memandang bahwa aturan presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional melanggar prinsip keadilan, moralitas, dan rasionalitas yang diamanatkan oleh UUD 1945.

“Mahkamah memprioritaskan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam melalui kontestasi yang fair dan terbuka,” tambahnya.

MK juga menyebutkan bahwa keberadaan aturan tersebut selama ini berpotensi mengurangi jumlah pasangan calon yang berkompetisi. Bahkan, ada kemungkinan hanya satu pasangan calon yang maju dalam pemilu, sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa pemilihan kepala daerah.

“Jika pengaturan ini terus dibiarkan, pemilu presiden berpotensi terjebak dengan calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong, yang tentu tidak ideal dalam sistem demokrasi,” jelas Saldi dikutip dari detikcom.

MK menegaskan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini memungkinkan semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa syarat minimal perolehan suara atau kursi.

“Pergeseran pendirian MK ini bukan hanya soal angka persentase, tetapi juga menyangkut prinsip dasar bahwa rezim presidential threshold, berapa pun besarnya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” tegas Saldi Isra.

Menuju Pilpres Lebih Kompetitif

Penghapusan ambang batas ini diharapkan membuka peluang bagi lebih banyak kandidat untuk bersaing dalam pemilihan presiden mendatang. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak alternatif pilihan yang mencerminkan aspirasi mereka.

Keputusan MK ini juga menjadi sinyal bagi partai politik untuk lebih inklusif dan kompetitif dalam mencalonkan kandidat terbaiknya, sehingga pemilu presiden dapat menjadi cerminan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Dengan penghapusan ambang batas capres ini, Indonesia memasuki era baru dalam politik. Tidak ada lagi dominasi partai besar dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Semua partai politik, besar maupun kecil, kini memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif.

Keputusan ini diharapkan membawa dampak positif bagi penguatan demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi momen bersejarah yang mengakhiri era presidential threshold adalah hambatan bagi hak politik rakyat. (***)

Artikel MK Hapus Ambang Batas 20 Persen, Era Baru Kontestasi Politik Indonesia Dimulai pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Popularitasnya tak hanya di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga menarik perhatian wisatawan dari luar kota hingga mancanegara, terutama Malaysia. Jadi sangat cocok untuk destinasi selama libur Nataru 2025 di Kota Bertuah.

Pasar ini dikenal sebagai Pasar Wisata Pasar Bawah Pekanbaru, dengan ragam barang dagangan yang unik dan harga yang relatif lebih murah. Tidak hanya sebagai pusat belanja, pasar ini juga memiliki nilai historis tinggi, menjadikannya destinasi wajib bagi pelancong yang ingin menikmati suasana nostalgia Pasar Bawah Pekanbaru tempo dulu.

Keunikan Pasar Bawah Pekanbaru

Pasar Bawah Pekanbaru memiliki empat lantai, masing-masing menawarkan pengalaman belanja yang berbeda.

– Lantai dasar: Dipenuhi oleh penjual jajanan tradisional dan kue basah.

– Lantai satu: Beragam pernak-pernik unik, mulai dari kerajinan tangan hingga suvenir khas.

– Lantai dua dan tiga: Produk impor seperti elektronik, karpet, hingga alat dapur dengan harga kompetitif.

Namun, saat ini Pasar Bawah Pekanbaru sedang dalam proses renovasi besar-besaran. Revitalisasi pasar ini ditargetkan rampung pada November 2025, untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mempertahankan daya tariknya sebagai pasar wisata Pekanbaru.

Sementara renovasi berlangsung, para pedagang dipindahkan ke lokasi sementara di bekas lahan PT Pelindo, yang masih berada di kawasan Senapelan, dekat tepian Sungai Siak.

Sejarah Pasar Bawah Pekanbaru

Pasar Bawah didirikan pada tahun 1700-an oleh Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, Raja keempat Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pada masa itu, pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke daerah yang kini dikenal sebagai Pekanbaru. Nama “Pasar Bawah” sendiri merujuk pada lokasinya yang berada di area rendah, dekat tepian Sungai Siak, bukan karena pasar ini berada di bawah tanah.

Selain sebagai pusat ekonomi sejak zaman dahulu, bangunan Pasar Bawah memiliki desain arsitektur khas yang membuatnya unik dibandingkan pasar modern. Tak heran jika tempat ini kerap dijadikan spot foto jadul oleh para wisatawan.

Mengenal Pasar Bawah Lebih Dekat

Bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana belanja di Pasar Bawah Pekanbaru, lokasi ini sangat mudah dijangkau. Dari Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, perjalanan hanya memakan waktu sekitar 10 menit menuju pasar di Jalan Saleh Abbas, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan.

Jam operasional pasar ini bervariasi tergantung lantai dan pedagang, namun rata-rata buka dari pagi hingga sore hari. Jika Anda bertanya “Pasar Bawah Pekanbaru tutup jam berapa?”, waktu penutupan umumnya sekitar pukul 18.00 WIB.

Pasar ini juga menjadi tempat favorit untuk berburu karpet, alat dapur, hingga pernak-pernik impor dengan harga yang bisa ditawar. Seperti yang diungkapkan Sari, seorang warga Pekanbaru, “Kami sering belanja di sini karena harganya murah dan banyak pilihan. Kalau pintar menawar, pasti dapat harga terbaik.”

Sebagai salah satu warisan budaya yang terus berkembang, Pasar Bawah Pekanbaru tetap menjadi kebanggaan warga Riau dan destinasi yang tidak boleh dilewatkan oleh wisatawan. Dengan renovasi yang tengah berjalan, pasar ini diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan pengunjung dan tetap mempertahankan pesona sejarahnya.

Fakta Menarik tentang Pasar Bawah Pekanbaru

Pasar Bawah Pekanbaru jual beragam produk lokal dan impor, seperti makanan, elektronik, hingga suvenir.

Pasar ini adalah bagian penting dari sejarah Pekanbaru dan terus bertahan sebagai pusat ekonomi sejak era kerajaan.

Dengan lokasi strategis, pasar ini kerap disebut sebagai pasar wisata Pekanbaru yang menjadi daya tarik tersendiri bagi turis.

Jangan lupa memasukkan Pasar Bawah Pekanbaru dalam daftar kunjungan Anda saat berlibur di Riau, terutama di Libur Nataru 2025. Nikmati suasana belanja yang unik, sejarah yang kaya, serta kesempatan untuk menjelajahi destinasi bersejarah di tepian Sungai Siak. (Wyu)

Artikel Pasar Bawah Pekanbaru: Warisan Sejarah dan Wisata Belanja yang Masih Bertahan di Era Modern pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Ketua Komisi XIII DPR RI ini pun menilai, Jokowi paling mengetahui dinamika politik saat ini. Ia juga menilai, Jokowi paling mengetahui partai paling nyaman.

“Ya kita serahkan pada Pak Jokowi lah. Pak Jokowi lebih tahu bagaimana dinamika politik ini, mana yang paling nyaman untuk Pak Jokowi, monggo mawon Pak Jokowi, Nasdem terbuka, anytime,” terang Willy kepada wartawan yang dikutip, Rabu (18/12/2024).

Willy mengatakan, Jokowi telag merasakan kenyamanan pimpinan partainya, Surya Paloh. Untuk itu, ia menyatakan, NasDem terbuka bagi Jokowi.

“Pak Jokowi kan sudah ngerasain bagaimana nyamannya pundak Pak Surya, jadi monggo mawon kita serahkan pada Pak Jokowi,” tandasnya.

Sebelumnya, PDIP resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Bahkan, partai berlambang moncong banteng putih itu juga memecat anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobby Nasution.

Artikel Jokowi Dipecat PDIP, NasDem Terbuka Anytime pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Penjara ini digunakan untuk membungkam oposisi dan menakut-nakuti rakyat Suriah. Kelompok hak asasi manusia menyebut Saydnaya sebagai “rumah jagal manusia” karena tindakan penyiksaan dan pembunuhan massal yang terjadi di sana.

Sejak runtuhnya rezim Assad pada Minggu (8/12/2024), banyak warga sipil Suriah yang berharap mendapatkan kabar tentang kerabat mereka yang hilang. Mereka berbondong-bondong menuju penjara ini, berharap dapat menemukan jejak orang-orang yang telah hilang dalam sistem penjara yang kejam ini.

Melansir The New York Times dan BBC, Sabtu (14/12/2024), terdapat 5 fakta mengenai Penjara Sednaya di Suriah.

1. Sejarah dan Lokasi Penjara

Sednaya dibangun pada tahun 1987 di sebuah bukit di utara Damaskus sebagai penjara militer untuk para tahanan politik.

Sebelum perang saudara dimulai, penjara ini sudah terkenal dengan penyiksaan yang meluas. Ketika perang dimulai, jumlah tahanan melonjak drastis hingga mencapai 20.000 orang, dari yang awalnya hanya sekitar 1.500 pada tahun 2007. Penjara ini menjadi tempat terakhir bagi tahanan yang telah lama dipindahkan dari pusat penahanan lainnya.

2. Tahanan yang Dimasukkan ke Sednaya

Awalnya, banyak tahanan di Sednaya adalah kelompok Islamis yang didorong oleh pemerintah Suriah untuk bergabung dengan cabang Al Qaeda yang berperang melawan Amerika Serikat di Irak. Setelah kembali ke Suriah, Presiden Assad memenjarakan mereka untuk menghindari ancaman terhadap pemerintahannya.

Namun, sejak meletusnya protes antipemerintah pada 2011, banyak orang termasuk aktivis, jurnalis, dokter, dan mahasiswa yang dipenjara, banyak di antaranya dipindahkan ke Sednaya.

3. Kondisi Penyiksaan yang Kejam

Menurut Laporan dari Amnesty International dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), kondisi di Sednaya sangat mengerikan. Para tahanan disiksa dengan cara yang kejam, termasuk pemukulan, pelecehan seksual, dan penghinaan fisik lainnya. Banyak yang meninggal akibat luka atau penyakit yang tidak diobati. Para tahanan hidup dalam sel yang sesak dan kotor, dengan sedikit akses ke makanan, air, atau fasilitas sanitasi.

Setiap pagi, penjaga mengumpulkan mayat para tahanan yang meninggal dalam semalam dan membawanya ke rumah sakit militer. Di sana, kematian mereka dicatat sebagai gagal jantung atau pernapasan. Setelah itu, mayat-mayat tersebut diangkut dengan truk ke kuburan massal di luar Damaskus.

4. Eksekusi Massal dan Pengadilan Palsu

Berdasarkan laporan Amnesty yang mengutip mantan pejabat, para tahanan di Sednaya sering disiksa untuk memberikan pengakuan. Setelah itu, mereka dibawa ke pengadilan lapangan militer. Mereka dijatuhi hukuman setelah persidangan singkat yang hanya berlangsung dua atau tiga menit.

Setiap minggu, bahkan dua kali seminggu, penjaga menarik kelompok tahanan yang terdiri dari hingga 50 orang dari sel mereka, mengklaim mereka akan dipindahkan ke penjara sipil.

Namun, mereka malah dibutakan matanya, dipukuli dengan keras di ruang bawah tanah, lalu dibawa ke gedung lain untuk digantung pada tengah malam.

Sebuah eksekusi massal yang disebut oleh petugas penjara sebagai “pesta”. Diperkirakan antara 5.000 hingga 13.000 orang tewas di Sednaya dari tahun 2011 hingga 2015, dengan banyak dari mereka dieksekusi tanpa proses pengadilan yang sah.

5. Keadaan dan Nasib Para Tahanan Sekarang

Menurut Direktur Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia, Fadel Abdul Ghany, yang telah secara ketat memantau labirin penjara al-Assad, setelah jatuhnya rezim Assad, sekitar 2.000 tahanan dilepaskan. Namun, sebagian besar dari 11.000 tahanan yang masih ada ketika pemerintah digulingkan tidak ditemukan.

Banyak yang diduga telah dibunuh, dan keluarga yang mencari orang yang hilang masih berharap bisa menemukan mereka.

“Merebut kota adalah sebuah kegembiraan, kami bersuka cita,” kata seorang pejuang pemberontak, Mohammad Bakir.

“Tapi kemenangan yang sebenarnya adalah ketika aku menemukan keluargaku,” tambahnya.

Bakir belum mendengar kabar dari ibu, saudara laki-laki dan sepupunya sejak mereka menghilang pada 2012 setelah melakukan protes terhadap pemerintah.

Organisasi pertahanan sipil sukarelawan di Suriah, White Helmets, melaporkan telah membantu membebaskan sekitar 20. hingga 25 ribu orang dari penjara Sednaya. Namun, mereka juga mencatat ribuan tahanan lainnya masih belum diketahui keberadaannya.

Kelompok ini mengirim tim khusus ke Sednaya untuk mencari sel tersembunyi yang diduga menampung lebih banyak tahanan. Berdasarkan laporan yang ada, mereka mencari elemen rahasia di dalam penjara, tetapi sekitar tengah malam, mereka tidak menemukan bukti keberadaan kamar tersembunyi.

Asosiasi Tahanan & Orang Hilang di Penjara Sednaya menyatakan bahwa mereka memperoleh dokumen yang menunjukkan ada sekitar 4.300 tahanan pada tanggal 28 Oktober 2024, dan sekitar jumlah itu telah dibebaskan. Dalam sebuah pernyataan, mereka menegaskan tidak ada kebenaran mengenai adanya tahanan yang terjebak di bawah tanah.

Artikel 5 Fakta Tentang Rumah Jagal Penjara Sednaya Suriah pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.

Pantauan di lokasi, Yasonna tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.49 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih yang ia balut dengan jaket coklat.

Berikut kekayaan Yasonna Laoly yang dirangkum Okezone.

Total kekayaan Yasonna pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp 25.309.128.446 per 27 Maret 2024. Berikut rinciannya:

– Tanah dan bangunan: Rp 3.839.090.126.

– Alat transportasi dan mesin: Rp 1.047.250.200.

Artikel Harta Kekayaan Yasonna Laoly yang Diperiksa KPK soal Harun Masiku pertama kali tampil pada RiauMaya.Com.